GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta mengatakan Indoneaia memerlukan Undang-undang Pemasyarakatan (UU PAS). Namun, UU PAS harus dibatalkan pengesahannya sebelum rapat paripurna 24 September 2019.
“Padahal ada sembilan penyempurnaan, ada 11 yang baru dari RUU,” ucap Wayan di DPR RI, Selasa (14/9).
Salah satu aturan yang baru dari adanya undang-undang tersebut, yakni mengatur petugas lapas untuk tidak sewenang-wenang.
BACA JUGA: Wapres Ma'ruf Amin Sampaikan Kabar Baik, Alhamdulillah
”Perlu ada kode etik dan kode perilaku petugas,” ucapnya.
Selain itu, ada sistem informasi yang bisa diakses napi dan petugas. Undang-Undang PAS yang baru tersebut juga dikatakan bahwa pemetintah bisa membangun lapas baru.
BACA JUGA: Ayu Ting Ting Tebar Ancaman, Bakal Seret Pelaku ke Penjara
“Nah, di RUU yang baru itu sangat penting, tapi jangan-jangan lapas baru tidak diperlukan, kalau struktur hukumnya diperbaiki,” katanya.
Dia juga mengatakan masalah over capasitas di lapas tidak akan terjadi, jika pengadilannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pancasila.
BACA JUGA: Pernyataan AHY Mengejutkan, Waspada Ada Perusak Demokrasi
“Pasti kejadiannya berbeda,” ucapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
