GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi III DPR RI, Wayan Sudirta, mengungkapkan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi over capacity lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.
Dia pun menyinggung soal hukum adat yang mengutamakan sanksi daripada hukuman penjara.
"Padahal sebelum ada KUHP kita punya peradilan adat," ucap Wayan di DPR RI, Selasa (14/9/2021).
BACA JUGA: Anggota DPR Bongkar Penyebab Lapas Over Capacity, Ternyata!
Menurut legislator asal Bali tersebut, dalam peradilan adat, sanksi penjara itu tidak ada.
"Kalau di adat, kenyamanan itu penting untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu," tegasnya..
BACA JUGA: Anggota DPR Beber Fakta Terbaru soal Kebakaran Lapas Tangerang
Dia menerangkan, hukum adat hanya memberikan sanksi sosial, dan jika itu dijalankan, maka kemungkinan tak akan mengalami lapas over capacity.
"Kalau ada kesalahan berat, mereka diasingkan. Ada yg terakhir terlalu berat istilahnya kelebu, harus tidak ada di dunia ini, dibawa ke laut," jelas dia.
BACA JUGA: Soal Lapas di Indonesia, Pimpinan DPR Beri Pengakuan Mengejutkan
Sementara itu, Wayan menyebutkan masalah lapas over capacity itu tidak hanya bertumpu pada masalah UU Pas saja.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
