GenPI.co 
Kendati demikian, janji tersebut tak pernah terealisasi hingga saat ini.
"TWK juga menimbulkan kontroversi karena pertanyaan-pernyataanya yang tak proporsional," tandasnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul sependapat dengan presiden yang tak ingin ikut andil dalam pemecatan 56 anggota KPK.
“Saya setuju dengan Jokowi yang tidak ingin menginterfensi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Harus fair, jangan merasa yang 56 KPK itu pejuang,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (22/9).
Menurut Adib, presiden akan dicitrakan melakukan intervensi jika mengambil alih kasus TWK dan KPK.
“Itu tidak baik untuk kedepannya. Apalagi TWK ini kan asesornya lintas lembaga, bukan hanya dari KPK saja,” katanya.
Simak video pilihan redaksi berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
