Khairul beranggapan bahwa hal itu harus dilakukan, mengingat masyarakat yang belum tentu bisa menerima wacana tersebut.
"Jadi, harus ada perhatian yang lebih jelas mengapa TNI-Polri bisa menjadi kepala daerah, tanpa melihat masyarakat sipil," imbuhnya. (*)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News