Yudo Margono Punya Peluang Jadi Panglima TNI Jika Ini Dilakukan

Meski demikian, dirinya mengingatkan bahwa dalam UU TNI pergantian itu perlu mendapatkan persetujuan DPR.

Kendati hak tersebut merupakan hal prerogratif presiden, menurut Araf, suara-suara publik juga tidak bisa diabaikan.

“Perlu juga mendengarkan masukan suara-sura publik dan lembaga independen terkait yang memberikan catatan pelanggaraan HAM, korupsi, dan integritas,” tandasnya.

Video seru hari ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News