GenPI.co 
Bukalapak bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor untuk pembayaran pajak daerah melalui platformtersebut sejak April 2019 seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) lewat aplikasi Bukalapak.
"Seperti pemerintahan Dilan, ke depannya, urus berbagai hal bisa dari aplikasi Bukalapak," kata CEO Achmad Zaky saat pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Bukalapak memiliki visi yaitu teknologi dapat menjadi penghubung layanan publik langsung ke masyarakat, seperti program Dilan. Mereka menilai pengembangan program itu punya peluang bersinergi dengan sektor swasta agar pelayanan publik dengan teknologi semakin cepat terwujud.
Zaky melihat layanan digital bukan hanya bermanfaat bagi kemudahan publik, melainkan juga untuk kualitas pemerintahan. Dengan pelayanan digital, pemerintah akan menjadi lebih terbuka sehingga akan mendapat penilaian yang lebih baik di mata publik.
"Kalau pemerintahannya mudah, mestinya hidup kita menjadi lebih baik," kata Zaky.
Bukalapak sangat serius untuk program e-government, menyusul pembukaan divisi khusus untuk menangani program itu pada 2018.
Associate Vice President of Public Policy and Government Relations Bukalapak Bima Laga menyatakan perusahaan yang menyandang status unicorn itu berharap masyarakat dapat terhubung ke pemerintah melaui platform mereka.
Meski belum menjelaskan secara terperinci, Bukalapak menargetkan peluncuran fitur untuk melaporkan dan membayar pajak yang berskala nasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
