GenPI.co 
GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengingatkan bahwa Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Oleh karena itu, kata Mahfud, isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.
Hal itu disampaikan Mahfud usai rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).
BACA JUGA: Perintah Tegas Mahfud MD, Amankan Seluruh Wilayah Perbatasan!
"Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan bahwa Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut.
BACA JUGA: Ferdinand Hutahaean Blak-blakan Minta Mahfud MD Dicopot, Keras!
Namun, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut.
Mahfud menambahkan bahwa kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi.
"Kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China Selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam," kata Mahfud.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
