GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyoroti pernyataan ketua DPR Puan Maharani yang mengklaim bahwa revisi UU sudah final dan tidak akan dibahas lagi.
Menurut Jamiluddin, pernyataan Puan mencerminkan sosok yang tidak aspiratif.
"Pernyataan Puan itu dengan sendirinya telah menutup peluang untuk merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Minggu (19/12).
BACA JUGA: Mendadak, Gibran Rakabuming Minta Maaf
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan bahwa berbagai elemen masyarakat sedang mewacanakan presidential threshold (PT) 20 persen yang diatur dalam UU tersebut.
Celakanya, lanjut Jamiluddin, Puan justru meminta masyarakat untuk menghormati kesepakatan DPR RI tersebut.
BACA JUGA: Gawat, Kabar Buruk dari Wisma Atlet, Mohon Doanya
"Di sini jelas Puan seolah-olah tidak memahami dari mana asalnya serta apa tugas dan fungsi DPR RI," lanjutnya.
Oleh karena itu, Puan seharusnya sudah mengerti bahwa tugas DPR RI menyerap aspirasi rakyat terkait PT 20 persen.
BACA JUGA: Waduh, Lokasi Ibu Kota Negara Diterjang Banjir
Namun, Puan tidak melakukan hal tersebut dan justru menampik wacana di masyarakat, khususnya terkait PT.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
