GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul blak-blakan mengatakan, bahwa langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menambah jabatan wakil menteri tidak tepat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menambah posisi jabatan wakil menteri untuk Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Adib Miftahul, hal tersebut hanya akan membebani keuangan negara.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat, Cespleng Banget
"Karena hal ini memang membebani keuangan negara saja, efektivitas itu lebih baik dari internal Kemendagri saja. Misalnya dengan memberdayakan Dirjen," jelas Adib Miftahul kepada GenPI.co, Minggu (9/1).
Oleh karena itu, menurut Adib Miftahul, Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi kabinet dengan cepat agar kementerian bisa berjalan sesuai harapan.
BACA JUGA: Air Rebusan Kayu Manis Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Wow Banget
"Dengan apa? Ya, reshuffle kabinet. Kan sering Pak Jokowi bilang bahwa kecakapan para menteri ini penting untuk menggerakkan roda kementerian," ungkap Adib Miftahul.
Menurutnya, sosok menteri harus bisa mengatur semua sumber daya yang dimiliki agar bisa efektif tanpa harus menambah jabatan lagi.
BACA JUGA: Air Rebusan Serai Campur Lemon Khasiatnya Dahsyat, Cespleng
"Saya kira tidak perlu menambah Wamen. Hal ini justru menjadi kegagalan menteri tersebut yang tidak bisa mengatur dengan baik," jelas Adib Miftahul.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
