GenPI.co 
GenPI.co - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda melihat sangsi megaproyek Ibu Kota Negara pindah ke Kalimatan Timur.
Pasalnya, pemerintah memindahkan status ibu kota tercapai pada 2024 mendatang.
Bukan apa-apa, pemerintah hanya punya waktu kurang dari tiga tahun mewujudkan target tersebut. Sementara, belum ada kepastian mengenai pembiayaan ibu kota baru.
BACA JUGA: Megaproyek IKN Bikin Jokowi Dalam Bahaya, SBY Disebut
"Saya rasa porsi APBN untuk IKN masih bisa berubah. Hal ini sangat bergantung dengan investasi swasta yang masuk ke IKN," ungkap Nailul dalam keterangannya, Jumat (21/1).
Jika tak ada pihak swasta yang mau berinvestasi di IKN, maka porsi APBN untuk membiayai IKN makin besar. Hal ini akan membahayakan fiskal pemerintah.
BACA JUGA: Anies Baswedan Tanggapi Kritik Formula E, Giring Jangan Baca
Pasalnya, pemerintah juga sedang berjuang menurunkan defisit APBN agar kembali ke level 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023 mendatang.
Sementara, belum ada kepastian apakah sudah ada pihak swasta yang benar-benar berminat berinvestasi di ibu kota baru.
"Jika APBN tidak mampu kemudian investor tidak tertarik dengan pembiayaan IKN, maka proyek ini akan mangkrak dan menjadi museum pembangunan terbengkalai paling besar di Indonesia," jelas Nailul.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
