GenPI.co 
Jika masalah keamanan data BI ternyata lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya, PSI khawatir bisa mengguncang industri perbankan.
"Jangan lupa basis industri perbankan adalah kepercayaan dan keamanan dana nasabah, " tambah Sigit.
Pembobolan data milik institusi pemerintah, lembaga negara, dan BUMN kerap terjadi dalam setahun terakhir. Bahkan data pribadi milik Presiden Jokowi sempat menyebar di Internet.
BACA JUGA: Data Bank Indonesia Bocor, Kominfo Terus Awasi PSE
Sigit menyebut masyarakat sudah bosan meminta DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
“Tiap ada data milik Warga Negara Indonesia diretas, masyarakat selalu mengingatkan DPR RI untuksegera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Faktanya DPR kita super malas dan sama sekali tidak mendengarkan aspirasi masyarakat ini,” sesal Sigit.
BACA JUGA: Duh, Data Bank Indonesia Diretas kelompok Conti Ransomware Gang
Lebih lanjut, PSI masih tetap berharap DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.
“Setidaknya, jika ada penyalahgunaan data yang diretas, masyarakat dilindungi oleh hukum yang jelas. Saya berusaha untuk optimistis, namun faktanya RUU ini sudah lebih dari dua tahun mandek di DPR," tegasnya.
BACA JUGA: Bank Indonesia Terbitkan Uang Koin Rp 100 Ribu, Cek Yuk
"Melihat DPR tahun lalu hanya mampu mengesahkan delapan Undang-undang, saya realistis saja dan mengajak masyarakat untuk lebih ketat menjaga database yang dikelolanya masing-masing,” tutup Sigit.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
