GenPI.co 
Titi mengatakan tindakan yang diskriminatif terkait hak-hak politik kepala daerah dan presiden bisa memicu masalah hukum dan politik baru.
"Namun, bukan berarti saya setuju jika pilkada ditunda dan masa jabatan kepala daerah diperpanjang," ungkapnya.
Titi menegaskan Indonesia harus berkomitmen menyelenggarakan agenda politikdan demokrasi elektoral yang sudah terjadwal.
BACA JUGA: Perludem: Penundaan Pemilu Upaya Dorong Presiden 3 Periode
Sebab, penjadwalan pemilu dan pilkada bertujuan memberikan kepastian bagi semua pihak, termasuk dunia usaha, aktor politik, partai politik, hingga masyarakat.
"Mereka diyakinkan bahwa dalam kurun waktu tertentu akan ada agenda politik yang memerlukan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan komitmen berdemokrasi," paparnya.
BACA JUGA: Perludem Bongkar Penghambat Calon Presiden Dari Luar Jawa, Wow
Sebelumnya, Masinton berpendapat perpanjangan masa jabatan presiden bisa dilakukan karena berdampak pada pembangunan nasional.
"Beda dengan pilkada, dampaknya tak sebesar pemilu nasional sehingga pusat bisa menunjuk penjabat untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya," katanya pada acara yang sama. (*)
BACA JUGA: Perludem Desak Presiden Jokowi Bentuk Timsel KPU yang Independen
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
