GenPI.co 
Kebijakan HET ini bermasalah. Pertama, terkait mekanisme pengawasannya. Bagaimana, kata Giring, memastikan seorang pedagang di Kota Ternate misalnya, menjual minyak goreng tidak lebih dari Rp 14 ribu per liter sesuai keinginan Menteri Perdagangan.
“Kebijakan harga eceran tertinggi adalah kebijakan malas. Di hadapan publik seolah-olah Menteri Perdagangan telah bekerja dan bisa mengontrol harga minyak goreng di pasar,” pungkas Giring.(*)
Simak video berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
