GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana memberikan sentilan telak ke Pemprov DKI Jakarta.
Pasalnya, banyak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan institusi itu yang belum mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
William mengatakan, catatan itu jangan diabaikan oleh ASN Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: Manuver Top Pemprov DKI Jakarta, 9 Aset Budaya Terselamatkan
Dia meminta ASN Pemprov DKI Jakarta proaktif mengisi LHKPN.
"Catatan untuk Pemprov DKI Jakarta, demi dapat meningkatkan ketaatan dalam mengumpulkan laporan harta kekayaan," katanya kepada GenPI.co, Minggu (20/03).
BACA JUGA: Harga Minyak Goreng Naik, Pemprov DKI Respons Begini
William mengatakan bahwa ASN DKI Jakarta yang belum mengisi laporan itu jumlahnya tak main-main.
"Kalau kami akses LHKPN dan LHKASN 2020, masih ada 936 pejabat yang belum isi laporan LHKPN," ujarnya.
BACA JUGA: Pemprov DKI Sanksi Tegas Pencemaran Lingkungan Perusahaan
Selain itu, William menyatakan berbagai pencegahan korupsi harus dilakukan dan dukungan berbagai pihak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
