GenPI.co 
GenPI.co - Direktur center of economics and law studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut rencana urun dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia mirip dengan yang pernah terjadi di Malaysia.
"Di Malaysia pernah terjadi urun dana yang nilainya mencapai USD 1.8 juta hanya dalam waktu 24 jam tapi konteksnya untuk membayar utang pemerintah," sebut Bhima Yudhistira kepada GenPI.co, Senin (28/3).
Saat itu, lanjutnya, Mahatir Muhammad ikut menyerukan 'Tabung Harapan Fund' pada 2018 yang merupakan program pendanaan bersama karena krisis utang di Malaysia dan sudah dalam tahap membahayakan penduduknya.
BACA JUGA: Jokowi Tegas, Sebut IKN Bukan Proyek Gagah-Gagahan
Bhima menyebut konteks urun dana bisa digunakan untuk proyek sosial atau pembiayaan UMKM.
Oleh karena itu, pendanaan dengan urun dana di IKN dinilai kurang tepat.
BACA JUGA: Istana Presiden dan Wapres Dipisah di IKN, Ini Alasannya
Karena urgensi pembangunan IKN juga masih timbul perdebatan dan penolakan di publik, terlebih ada rencana kenaikan pajak PPN pada April mendatang.
"Masyarakat, kan, sudah naik tarif pajaknya tahun ini dan uang pajak masuk ke APBN," sebutnya.
Sedangkan, APBN akan digunakan 20 persen untuk IKN.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
