GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri bicara soal penundaan pemilu belum menyelesaikan masalah.
Menurut Ari, segala kemungkinan politik masih bisa saja terjadi. Isu tersebut bahkan masih bisa dimainkan oleh aktor selain menteri atau di luar pemerintahan.
“Pernyataan Presiden Jokowi belum ‘case closed clearly’ dalam urusan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden”, ujarnya dalam diskusi daring, Jumat (8/4).
BACA JUGA: Sentil Menteri yang Dianggap Bermasalah, Jokowi Lepas Tangan?
Senada dengan Ari, Peneliti PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menilai pernyataan Presiden Jokowi itu dinilai masih belum jelas dan tegas.
“Kalimatnya masih bersayap dan masih memberikan celah untuk para elite melakukan manuver politik,” kata Virdi.
BACA JUGA: Jokowi Ambil Sikap Soal Penundaan Pemilu 2024, BEM SI Tagih Bukti
Lebih lanjut, Virdi juga menilai komunikasi politik yang terjadi di era Jokowi ini merupakan yang terburuk pasca-reformasi.
“Dalam konteks penambahan periode masa jabatan ini (presiden) tidak bisa tegas, dalam hal lain juga para menteri kerap tak sejalan dengan presiden,” ungkapnya.
BACA JUGA: Orang Dekat Jokowi Susun Wacana Penundaan Pemilu 2024, Kata LKAB
Penulis buku “Menjerat Gus Dur” itu mengungkapkan wacana penambahan masa jabatan presiden dan amandemen UUD juga hanya mewakili kepentingan elite politik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
