GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya memberikan alasan kepala daerah yang ngotot ingin dapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Hal ini dikatakannya menanggapi operasi tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin yang diduga menyuap auditor BPK.
“Pertama, ada pemahaman yang salah dari penyikapan terhadap opini auditor. Semua berposisi seolah-olah sebagai investor dalam membaca audit,” kata Willy di DPR RI, Kamis (28/4).
BACA JUGA: Masih Soal Kasus Korupsi Ade Yasin, KPK Bergerak ke Bandung
Dia mengatakan, hasil audit ini pertama kali adalah untuk mengetahui situasi diri dan melakukan perbaikan kedepan.
“Jadi kalaupun hasil audit itu ada hal yang harus diperbaiki, ya lakukan saja itu bukan hukuman,” bebernya.
BACA JUGA: Ade Yasin Bantah Terlibat Korupsi, KPK: Hak yang Bersangkutan
Menurutnya, pihak di luar hanya tinggal menyakinkan diri apakah rencana perbaikan itu dapat dilakukan dan rasional.
“Kedua, situasi menjadi parah ketika hasil audit diposisikan sebagai hukuman, seolah-olah kalau dapat disclaimer di bawah WTP ada hukuman yang akan diterima,” kata Willy.
BACA JUGA: KPK Pastikan 11 Tersangka Termasuk Ade Yasin Lebaran di Tahanan
Politikus NasDem itu mengatakan, BPK itu juga bekerja bukan hanya di ujung ketika pemeriksaan, tetapi juga melakukan monitoring.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
