GenPI.co 
GenPI.co - Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Firman Noor menanggapi mekanisme surat tugas keluar atau penugasan kepada kader PDIP yang keluar kota.
Firman mengatakan penerapan mekanisme surat tugas keluar lebih mengarah ke langkah birokrasi internal partai atau politik partai, bukan mengatur aspek administrasi.
“Di sini memang letak ketidakwajaran aturan ini, saya kira saya belum melihat itu terjadi di partai lain,” kata Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin (25/7/2022).
BACA JUGA: Membaca Arah Politik Habib Rizieq Untuk Pilpres, PDIP Disebut
Dia melihat upaya ini sebagai gambaran besar dari PDIP untuk mengunggulkan Puan Maharani sebagai kandidat tunggal yang akan diusung pada Pemilu 2024.
Menurut Firman, terdapat nilai strategis dari pemberlakuan surat tugas keluar bagi kader PDIP yang hendak keluar kota.
BACA JUGA: Politikus PDIP Pertanyakan Kualitas JIS, Anies Bisa Tersudut
“Hal ini ditafsirkan untuk membatasi mobilitas Ganjar Pranowo yang nampaknya makin meninggalkan elektabilitas Puan,” kata Firman.
Adanya kendali melalui penugasan, lanjut dia, PDIP memberi kesempatan lebih besar kepada Puan untuk makin mendapat hati dan suara rakyat dengan harapan tingkat elektabilitas Puan meningkat.
BACA JUGA: Puan Dianggap Simbol PDIP, Gerakan Moral Kader Bisa Lebih Kuat
Saat ini, PDIP mulai memberikan Puan tugas untuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
