GenPI.co 
GenPI.co - Pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar pada Rabu, 7 September 2022, di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.
“Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa dan inflasinya berapa. Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen,” ujar Jokowi dikutip siaran pers Biro Sekret.
BACA JUGA: KSPI Khawatir Kenaikan Harga BBM Bakal Picu Inflasi
Untuk itu, Presiden Joko Widodo berharap peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU).
Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa anggaran belanja tidak terduga juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi inflasi.
BACA JUGA: Said Iqbal: Presiden Jokowi Akan Dengar Rakyat yang Bergerak
“Saya enggak mau diam, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos,” jelasnya.
Presiden memberikan contoh, jika harga bawang merah misalnya mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut.
BACA JUGA: Kenaikan Harga BBM, Uji Kelayakan Puan Maharani Jadi Capres 2024
Dengan demikian, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
