GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai pemerintah selalu meremehkan rakyat soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Rp 10 ribu.
“Saat BBM naik, rakyat diberikan bantuan langsung tunai. Pemerintah selalu membuat jalan instan,” ujar Adib kepada GenPI.co, Jumat (9/9).
Adib juga menilai cara itu sering kali digunakan di rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Demo Tolak Harga BBM Naik, Mahasiswa Sebut Pemerintah Zalim
“Kemudian mengeklaim subsidi tidak tepat sasaran. Lho, kan, yang mengatur pemerintah sendiri,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga mengkritik soal BBM yang justru dibeli para pemilik kendaraan pribadi. Menurutnya, hal tersebut salah pemerintah sendiri.
BACA JUGA: Hujan Guyur Jakarta, Massa Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM Akhirnya Bubar
“Seharusnya pemerintah memberi pembatasan ketat, dong, di pom bensin,” ucapnya.
Dirinya juga menyesalkan kenaikan harga BBM yang sangat berpengaruh kepada rakyat kecil.
BACA JUGA: BEM UMJ Demo di Patung Kuda, Tolak Tegas Kenaikan Harga BBM
“Setelah ini, sejauh mana pemerintah bisa mengatasi efek dominonya? Semua harga kebutuhan jadi tinggi, akhirnya rakyat menderita,” kata dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
