GenPI.co 
GenPI.co - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai demonstrasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bernuansa politis pragmatis.
"Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, 'kan banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu," katanya di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Emrus menyebut masyarakat berunjuk rasa tentu sah-sah saja, karena menjadi hak semua orang dalam negara demokrasi.
Dia menegaskan jika unjuk rasa berbasis kepentingan masyarakat luas, semua kebijakan yang tidak berpihak harus direspons, namun kenyataannya tidak demikian.
"Di Jakarta masih banyak masalah. Macet makin menjadi-jadi, tercemarnya air tanah, sungai kotor. Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo? Makanya saya bilang itu lebih politis," tuturnya.
Menurut Emrus, perwakilan pengunjuk rasa dan pemerintah bisa saja menggelar audiensi. Perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan pemerintah menjelaskan tujuan kebijakan.
"Demonstran tulus menyampaikan dan pemerintah tulus memberikan respons. Tapi, kalau ada agenda lain di balik itu, akan sulit dipertemukan," ucapnya.
Sementara itu, Analis Utama Ekonomi Politik Lab45 Reyhan Noor mengatakan unjuk rasa sah-sah saja terlepas dari afiliasi apa pun.
"Nuansa politik pasti ada di setiap unjuk rasa karena sebagai bentuk ekspresi atas kepentingan dari konstituen yang diwakilkan. Dalam pengambilan kebijakan, seperti penyesuaian harga BBM, akan sangat sulit untuk memenuhi semua kepentingan yang ada," jelasnya. (antara)
Simak video berikut ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
