GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan politik di Indonesia memerlukan kerja sama antara peserta politik, terutama di agenda-agenda pemilu pada tahun 2024.
Berdasarkan pengalaman, ia menuturkan Partai Golkar sudah mengikuti pembentukan koalisi di menit-menit terakhir. Namun, tidak diikuti dengan soliditas yang kuat dari koalisi itu sendiri, sehingga tidak optimal untuk partai-partai politik yang berada di dalam koalisi.
“Sejak pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019, Golkar dalam pandangan tokoh senior Golkar, diminta agar persiapan dilakukan lebih awal karena banyak hal yang perlu disatukan, seperti visi misi,” ucap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (12/10).
BACA JUGA: Duet Ganjar-Airlangga Tak Tertandingi di Pilpres 2024
Oleh karena itu, langkah tersebut memerlukan sebuah mekanisme tersendiri dan membutuhkan kegiatan bersama.
“Kegiatan bersama ini nantinya akan terlihat kerja sama yang baik antar partai politik,” imbuhnya.
BACA JUGA: PDIP dan Golkar Bikin Rencana, Puan-Airlangga Bakal Diduetkan untuk 2024?
Selain kerja sama, Airlangga menyebutkan pembentukan KIB dilakukan untuk menghindari politik identitas karena politik tersebut membuat luka yang cukup lama, sehingga tidak cocok diterapkan pada saat menghadapi gelombang ketidakpastian yang luar biasa ke depannya.
"Terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres), KIB memiliki calon tersendiri dan sudah bersepakat bahwa calon tersebut adalah yang berkiprah di partai. Tentu perlu kami tegaskan juga bahwa komunikasi kami dengan partai politik itu cair, termasuk dengan ketua-ketua umum," ucap dia.
BACA JUGA: Dosen UGM: Pertemuan Puan-Airlangga Menarik Gerbong Koalisi KIB
Ia mencontohkan pertemuan pada akhir pekan kemarin bersama Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani yang mempunyai mandat untuk berkomunikasi dengan partai politik lain.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
