GenPI.co 
GenPI.co - Heru Budi Hartanto terpilih menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan.
Heru juga mendapat sorotan karena meneruskan program Posko Pengaduan Warga yang sempat terhenti saat masa jabatan Anies.
Pengamat politik Zaki Mubarak mengatakan program tersebut merupakan lanjutan warisan Jokowi-Ahok pada saat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
BACA JUGA: Heru Budi Hartono Buka Kembali Posko Pengaduan Tatap Muka untuk Warga Jakarta
Namun, dia menilai program tersebut tidak efektif dan kontra produktif.
“Jika tujuan Posko Pengaduan supaya lebih efektif ternyata jika diikuti alurnya justru malah memperpanjang rantai birokrasi,” ujar Zaki kepada GenPI.co, Selasa (18/10).
BACA JUGA: Heru Budi Bisa Membawa Jakarta Lebih Baik, Kata Pengamat
Pasalnya, masalah warga yang disampaikan di posko pengaduan akan diarahkan lagi ke RT masing-masing, lalu naik ke kelurahan, kecamatan, dan wali kota.
“Jadi, itu malah muter-muter saja,” tambahnya.
BACA JUGA: LKMN Klaim Heru Budi Hartono Bisa Atasi Masalah Jakarta, Ini Alasannya
Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menyarankan bahwa posko pengaduan lebih efektif dimatangkan dan tidak bisa grasak-grusuk.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
