GenPI.co 
GenPI.co - MINGGU DEPAN ada Pilkades serentak. Semua pakai e-voting. Maju sekali. Itu di kabupaten Magetan, Jatim.
"Tahun 2019 lalu sebenarnya saya sudah ingin seluruhnya pakai e-voting," ujar Suprawoto, bupati Magetan. "Saya pun minta izin ke Kementerian Dalam Negeri. Tidak diizinkan," tambahnya.
Waktu itu Suprawoto baru terpilih sebagai bupati. Tahun 2018. Ia mendapat laporan dari staf: tahun depannya harus ada Pilkades serentak. Saat itu juga muncul ide Suprawoto: harus pakai e-voting. Tentu latar belakang Suprawoto sebagai pejabat di Kementerian Kominfo mewarnai keputusannya itu.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal Anies Baswedan dan Cak Imin: GanSi GanBeh
"Dengan e-voting bisa hemat biaya sampai 60 persen," katanya. "Bagi kabupaten seperti Magetan hemat Rp 25 miliar itu besar sekali. Bisa untuk membangun berapa jembatan. Berapa kilometer jalan," ujar Suprawoto.
Saya bertemu Suprawoto kemarin. Ia lagi bikin gebrakan baru: membangun kebun raya bambu. Lebih 30 hektare. Di Sukomoro, pinggir jalan raya Madiun-Magetan. Semua jenis bambu ditanam di situ. Butet Kartaredjasa juga di sana. Beserta istri. Ia yang jadi moderator sarasehan bambu.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal Anies Baswedan dan Cak Imin: Habib Gus
Soal e-voting, bahkan Suprawoto ingin lebih hemat lagi: serentak tapi jangan benar-benar serentak. Tiap pekan dilakukan 18 Pilkades. Pakai e-voting. Dalam waktu 2 bulan semua Pilkades selesai.
Dengan ''serentak tapi tidak serentak'' seperti itu Pemkab cukup membeli laptop 18 buah. Atau 20. Laptop yang sama bisa dipakai di 18 desa berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Hemat sekali.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal IKN Nusantara: Nama Hoki
Depdagri punya prinsip sendiri: yang namanya serentak harus bersamaan. Di hari yang sama. Padahal ketentuan itu dibuat Depdagri sendiri. Bukan UU. Rupanya memenuhi prosedur lebih penting dari berhemat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
