GenPI.co 
GenPI.co - Anggota DPR Masinton Pasaribu berharap KPK jangan sampai berubah fungsi menjadi Komisi Penghambat Karier. Masinton mengatakan hal itu terkait polemik perlu tidaknya Presiden Jokowi melibatkan KPK dalam proses penunjukan menteri.
Menurut legislator PDI Perjuangan itu, Presiden Jokowi punya banyak instrumen untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.
Ia menegaskan, presiden dengan hak prerogatifnya tak harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meneliti rekam jejak para calon pembantunya di kabinet mendatang.
“Ya 2014 lalu memang iya, beliau mengajak (melibatkan KPK),” ungkap Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
BACA JUGA: Mengintip Istana, Pak Moeldoko Akui Presiden Jokowi Sedang Puyeng
Namun, Masinton menduga Jokowi tak melibatkan KPK lagi karena melihat pengalaman saat membentuk Kabinet Kerja lima tahun silam.
Mantan aktivis mahasiswa itu menjelaskan, ada delapan nama yang batal menjadi menteri Kabinet Kerja 2014-2019 karena masuk daftar merah versi KPK.
“Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu. Jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi Komisi Penghambat Karier,” katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
