GenPI.co 
Pengajar Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) ini berpendapat, kritik Ganjar terhadap penegakan hukum pemerintahan Jokowi terkonsentrasi pada kelemahan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Di sisi lain, peristiwa pemberian voucher internet gratis di Solo ini, yang berpotensi melanggar UU Pemilu dan Peraturan KPU, menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan etika selama masa kampanye.
Terlepas dari itu semua, Ganjar sendiri sudah dilaporkan ke Bawaslu Solo oleh Komunitas Masyarakat Peduli Demokrasi Indra Wiyana.
BACA JUGA: Khofifah Dukung Prabowo, Ganjar Pranowo: Kami Terus Bangun Kekuatan
Indra menjelaskan laporannya ke Bawaslu Kota Solo bersifat netral dan tidak terkait dengan calon mana pun.
Selain itu, Indra juga mengaku sudah menyerahkan semua materi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Ganjar.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Akan Buat KPI Kabinet, Agar Rakyat Bisa Memantau Kinerja Menteri
"Dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan Ganjar Pranowo dalam kedudukannya sebagai calon presiden nomor urut tiga pada kontestasi Pemilu 2024," ucap Indra.
Poppy Kusuma selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Solo mengaku sudah menerima laporan dari Indra.
BACA JUGA: Respons Pernyataan Jokowi, Ganjar Pranowo: Saya Menyerang Program
"Ada laporan kepada kami, dari warga masyarakat Klaten. Laporan kami buat kajian awal dulu selama dua hari untuk menentukan keterpenuhan syarat formil materiil dan dugaan pelanggarannya,” beber Poppy.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
