Soal Izin Tambang untuk Ormas, Muhammadiyah: Belum Ada Pembicaraan

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti merespons terkait pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari Presiden Jokowi.


Redaktur:
Soal Izin Tambang untuk Ormas, Muhammadiyah: Belum Ada Pembicaraan - GenPI.co
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti merespons terkait pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari Presiden Jokowi. (Foto: ANTARA/HO-Muhammadiyah)

Dalam Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 menyebut ormas keagamaan, termasuk NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus atau WIUPK.

Penawaran WIUPK tersebut bersifat terbatas, yakni hanya lima tahun sejak PP diteken. Oleh karena itu hanya berlaku sampai 30 Mei 2029. (ant)

Video seru hari ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya

Rekomendasi Untuk Anda