GenPI.co 
GenPI.co - Konsep sistem pertahanan di kbu kota baru Indonesia yang harus dipersiapkan dengan matang. Sebab, dalam situasi perang ibu kota negara menjadi sasaran serangan musuh.
Hal itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11). Ia menambahkan, pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak bagi Indonesia.
BACA JUGA: Panglima TNI: Papua jadi Wilayah Rawan di Pilkada 2020
“Yang perlu menjadi perhatian adalah pemberlakuan Air Defence Identification Zone (Adis) , daerah terbatas dan terlarang (restricted and prohibited area) sesuai PP nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia,” papar Hadi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid itu.
Ia mengatakan, Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang mampu menahan beragam bentuk serangan, dari rudal, hingga nuklir.
Harus dipikirkan pula jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat laut udara sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi VVIP.
BACA JUGA: Jangan Bikin Jokowi Marah ya, Dampaknya BIsa Begini
“Terkait relokasi personil TNI ibu Kota negara baru di Kalimantan Timur, dilakukan bersama Istana Kepresidenan, gedung MPR, DPR, DPD RI, gedung kementerian/lembaga negara dan gedung kedutaan negara sahabat,” tandas Hadi.(ANT)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
