GenPI.co 
GenPI.co - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi menilai pelaksanaan Pilkada langsung selama ini tidak mewujudkan kedaulatan rakyat tapi cenderung kedaulatan modal.
"Sudah bukan menjadi rahasia umum, untuk tingkat kabupaten, saya memperhatikan untuk DPT yang sekitar 500 ribu, itu menghabiskan Rp20 miliar. Kalau lebih dari itu, misalnya satu juta, ya tinggal mengalikan saja," kata Arwani dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/11).
Arwani mengatakan, PPP sejak 2014 ketika pembahasan UU Pilkada, sependapat dengan pemerintah saat itu bahwa pelaksanaan Pilkada langsung lebih banyak kerugiannya.
BACA JUGA: Panglima TNI: Papua jadi Wilayah Rawan di Pilkada 2020
Dia menilai evaluasi Pilkada wajib dilakukan misalnya terkait pembebanan anggaran, desain tahapan Pilkada, sehingga dapat mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
