GenPI.co 
Sikap demikian pada penilaian KAMI adalah bentuk represifitas, anti demokrasi dan intoleransi yang mengganggu proses demokrasi Indonesia.
Gangguan terhadap demokrasi Indonesia semakin diperparah oleh pemberlakuan izin bagi kegiatan masyarakat seperti disyaratkan adanya izin untuk berkumpul dan demonstrasi, suatu hal yang sudah dihapus sejak Era Reformasi 1998.
Yang Mulia Bapak Presiden. Sebenarnya masih banyak contoh lain yang dapat kami ungkapkan, tetapi dicukupkan pada enam butir di atas. Pada dasarnya, kami menyambut baik perintah atau ajakan Bapak Presiden utk tidak menciptakan suasana gaduh.
Namun, pada hemat kami sebagaimana diungkapkan di atas, hal itu harus dimulai dari pusat kekuasaan itu sendiri. Penciptaan kedamaian, ketenangan dan ketenteraman nasional meniscayakan keteladanan.
Selama ada Pembantu Presiden yang suka menyalahkan rakyat, menuduh rakyat, mengancam rakyat, merekayasa benturan di antara rakyat, tidak pro rakyat (seperti lebih mengistimewakan Tenaga Kerja Asing dari pada Tenaga Kerja Bangsa sendiri), maka hanya akan menimbulkan kegaduhan di tubuh bangsa.
Suatu hal yang perlu disadari bahwa sikap dan tindakan represif, otoriter, abai terhadap aspirasi rakyat, yang berbungkus arogansi kekuasaan adalah tanda kemunduran bagi Indonesia.
Adalah kerugian besar bagi bangsa jika arah jarum sejarah kebangsaan dibalikkan ke masa lampau kala otoritarianisme dan pemusatan kekuasan berkuasa, baik dalam bentuk Constitutional Dictatorship (kediktatoran konstitusional) ataupun Democratic Centralism (Demokrasi Terpusat) yang sudah banyak ditinggalkan oleh bangsa-bangsa di dunia.
Pada periode terakhir Bapak Presiden Ir. Joko Widodo kiranya dapat dikenang dengan legacy sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
