GenPI.co 
Menurut Rocky Gerung, kedua UU tersebut memiliki kaitan. Di mana covid-19 akan dijadikan tameng Omnibus Law.
"Betul karena itu dia paralel, jadi nanti pelanggaran di Omnibus Law ini, kalau itu kebijakan dihasilkan pemerintah dalam upaya, misalnya mem-bail out perusahaan-perusahaan besar yang sudah kesulitan keuangan, itu juga akan dilakukan berdasarkan UU Covid," jelasnya.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Makin Ngeri! Bongkar Langkah Gatot Nurmantyo
Rocky Gerung juga mengatakan bahwa covid akan dipakai sebagai alasan untuk menalangi utang korporasi besar untuk meniadakan pidana.
Ia menjelaskan skenario DPR akan bekerja sama dengan Pemerintah dan seolah-olah DPR melakukan hal yang benar di mata masyarakat Indonesia.
"Jadi pelaksanaan Omnibus Law ini sanksinya didasarkan pada diskresi pemerintah di UU Covid, yaitu jangan ada persoalan dan kan akhirnya kita anggap bahwa DPR Justru yang mengizinkan itu, karena nggak ada protes dari DPR, jadi nanti rakyat mesti diberitahu bahwa, kita sebagai rakyat dieksploitasi oleh pemerintah dan dibenarkan oleh DPR," kata Rocky Gerung.(*)
Tak Disangka! Respons Istana Ternyata Begini
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
