GenPI.co 
GenPI.co - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyoroti pernyataan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Farhan.
Sebelumnya, Farhan menyebut sosok wanita perwakilan Kedutaan Besar Jerman yang datang ke Markas Front Pembela Islam (FPI) merupakan seorang mata-mata.
BACA JUGA: Ngeri-Ngeri Sedap, Gatot Nurmantyo Bakal Mengguncang Tanah Air
Menurut Hikmahanto, kegiatan intelijen yang dilakukan oleh suatu negara seharusnya tidak terungkap oleh pemerintah setempat.
"Bila info ini benar, ini tentunya merupakan insiden besar dalam hubungan antara Jerman dan Indonesia. Bila terungkap, negara setempat akan melakukan tindakan yang tegas terhadap negara yang melakukan mata-mata," beber Hikmahanto, Senin (28/12).
Menurutnya, Kemenlu tidak seharusnya menerima alasan Dubes ad interim secara naif. Ia juga mengatakan, bahwa Kemenlu harus melakukan protes keras, bila perlu Dubes Jerman diusir (persona non grata) dari Indonesia.
BACA JUGA: Fadli Zon Kena Skakmat, Aktivis 98 Bongkar Ini
"Di era pemerintahan SBY, saat mata-mata Australia diduga melakukan penyadapan para pejabat tinggi, SBY memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia dan membekukan sejumlah kerja sama Indonesia Australia," ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
