GenPI.co 
Fadhli menduga ada korelasi antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dengan rencana pembentukan Pam Swakarsa ini.
"Saya pikir ada korelasi dan benang merahnya. Masyarakat umum seperti diberikan kewenangan lebih dalam upaya penegakan hukum, keamanan dan ketertiban," katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menilai rencana itu sangat berbahaya.
Asfinawati mengatakan keberadaan Pam Swakarsa bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat
Keberadaan Pam Swakarsa ini makin berbahaya ketika dibekali dengan teknologi polri. Asfinawati menilai hal itu akan rentan dengan abuse of power.
"Apakah mereka dibuat data base atau bisa mengakses fasilitas teknologi Polri seperti penyadapan dan lainnya. Jika yang kedua ini, artinya mempersenjatai sipil. Jadi abuse of power ini," kata Asfinawati seperti dikutip GenPI.co dari JPNN.com, Sabtu (23/1).
Asfinawati lantas mengulas balik sejarah Pam Swakarsa dalam sejarah politik Indonesia.
Kelompok ini dipakai pemerintah untuk memukul gerakan kritis yang tumbuh di masyarakat di era akhir 90-an.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
