Soal Revisi UU Pemilu, PKS Lontarkan Kritik Pedas

GenPI.co - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan revisi UU Pemilu perlu untuk menyelamatkan demokrasi yang sehat.

Mardani menjelaskan, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia per Februari 2021, mayoritas masyarakat menolak Pilkada digelar serentak dengan Pilpres-Pileg di 2024.

"Bagaimanapun suara publik perlu didengar, survei yang mengonfirmasi pentingnya revisi dan amat beralasan sebenarnya," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (18/2).

BACA JUGA: Sering Dicap Buzzer, Denny Siregar: PKS dan FPI, Jihad Medsos

Mardani menambahkan, jika tetap memaksakan serentak di 2024, pemilih akan kesulitan untuk memilah isu lokal-nasional beserta eksekutif dan legislatif. 

Pemerintahan presidensial yang efektif juga sulit tercapai baik di tingkat lokal atau nasional.

"Belum lagi proses pencalonan akan menyulitkan parpol karena jarak Pileg dan Pilkada yang berdekatan," jelasnya. 

Ketua DPP PKS ini menekankan, revisi perlu didasarkan pada kepentingan publik jangka panjang. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News