GenPI.co 
"Pengurus yang resmi yang tercatat pemerintah adalah AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud MD dalam sebuah tayangan video, Sabtu (6/3).
Pemerintah sejauh ini belum menganggap ada KLB Partai Demokrat, karena hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi ke pemerintah.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," cuit Mahfud MD dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu (6/3).
Mahfud MD menjelaskan, sikap pemerintah saat ini sama seperti kasus PKB Abdurahman Wahid alias Gus Dur dan PKB Cak Imin. Saat itu, Presiden Indonesia dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat itu, pemerintahan SBY tak melakukan pelarangan ketika terjadi dualisme kepengurusan PKB.
"Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," beber Mahfud MD.
Mahfud MD menyebut bahwa masalah KLB Partai Demokrat ini bukan masalah hukum, melainkan masalah internal partai.(*)
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
