GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam blak-blakan mengatakan, bahwa Moeldoko lebih baik mundur dari Kepala KSP.
Apalagi, pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat (PD) yang diajukan kubu Moeldoko.
BACA JUGA: Kubu Moeldoko Kalah Telak, Skenario Maut Ini Bisa Bikin AHY Keok
Keterlibatan Moeldoko, hingga akhirnya menerima pinangan menjadi Ketum PD di Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, memunculkan spekulasi keterlibatan pemerintah. Muncul dugaan adanya upaya memberangus partai oposisi.
Namun, pemerintah menepis spekulasi tersebut. Pejabat-pejabat lingkaran Istana menegaskan Presiden tak ikut-ikutan dalam konflik PD.
Pada akhirnya kepengurusan PD yang diajukan Moeldoko ditolak oleh Kemenkumham.
Penolakan tersebut juga seolah jadi penegasan bahwa tak ada campur tangan pemerintah di konflik partai berlambang mirip logo Mercy itu.
BACA JUGA: Pakar Terorisme Beber Skenario Busuk Incar FPI, Refly Harun Kaget
"Harus dipetakan mana putusan dalam konteks legal formal administratif, mana yang kemudian sifatnya adalah sikap politik. Kalau yang disampaikan Kemenkum HAM saya pikir itu basisnya legal formal administratif. Artinya dalam proses KLB itu tidak memenuhi kuota sebagaimana disyaratkan dalam AD/ART Demokrat," jelas Khoirul Umam dalam keterangannya, Kamis (1/4).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
