GenPI.co 
"Jadi akhirnya enggak ada lagi Kemenristek. Enggak ada lagi kunjungan daerah dari Menristek ke manapun," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.
PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara 'Gowes Bareng PDIP dengan Wartawan' di Jakarta, Sabtu (10/4).
"PDIP oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," jelas Hasto Kristiyanto.
Saat ini, isu reshuffle kabinet kembali berembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR.
Usulan Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR.
Oleh sebab itu, Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
Presiden juga berhak mengevaluasi para menterinya apabila tidak menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu yang perlu diingat, menteri adalah pembantu presiden.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
