GenPI.co 
Oleh sebab itu, Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
Presiden juga berhak mengevaluasi para menterinya apabila tidak menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu yang perlu diingat, menteri adalah pembantu presiden.
"Untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.
Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Megawati, Hasto menyatakan keduanya memang sering rutin bersilaturahmi. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada sepuluh hari lalu dan tak diketahui oleh publik.
"Kalau Bu Mega kan secara periodik bertemu Pak Presiden Jokowi. Sekitar 10 hari yang lalu juga ada pertemuan itu. Secara rutin dilakukan rata-rata sekitar 3 bulan itu ada pertemuan rutin," jelas Hasto
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas isu reshuffle dengan adanya peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Hasto menjawab pada intinya pertemuan itu membahas masalah nasional yang strategis.
Namun, Hasto menegaskan, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.
"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
.webp)
