GenPI.co 
Polhukam
Soal SHGB Pagar Laut di Tangerang, Agung Sedayu Grup: Kami Beli
Agung Sedayu Grup (ASG) menyatakan SHGB pagar laut di Tangerang merupakan milik anak perusahaannya dan sesuai prosedur.
Polhukam
Pelaku Skandal Pagar Laut Belum Terungkap, DPR RI: Menghilangkan Kepercayaan
DPR RI menyebut belum selesainya masalah pagar laut di Tangerang ini membuat kepercayaan masyarakat bisa menghilang.
Polhukam
Menteri KP: Pemilik Pagar Laut di Tangerang Disanksi Denda
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyebut pemilik pagar laut di Tangerang, Banten akan disanksi denda Rp 18 juta per kilometer.
Polhukam
Cabut SHGB di Pagar Laut Tangerang, Nusron Wahid: Cacat Prosedur
Nusron Wahid menyatakan penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang berstatus cacat prosedur.
Polhukam
Pemilu 2029, Cak Udin: Jika Ingin Menang, PKB Harus Dimodernisasi
Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid,menyatakan PKB harus bisa menjadi partai yang modern untuk bisa menang di Pemilu 2029.
Polhukam
Terkait Pagar Laut, Legislator PKB: Menteri ATR Turut Tanggung Jawab
Legislator PKB meminta Menteri ATR Nusron Wahid turut tanggung jawab atas polemik pagar laut.
Polhukam
Prabowo Bakal Evaluasi Proyek PSN PIK 2, Jokowi: Kan Baik
Jokowi merespons terkait rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk evaluasi PSN PIK 2.
Polhukam
Anwar Usman Kembali Bersidang Tangani Sengketa Pilkada 2024
Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali hadir untuk menangani sengketa Pilkada 2024 di MK setelah sebelumnya sempat sakit.
Polhukam
Biaya Haji 2025 Turun, DPR RI: Kualitas Layanan Tidak Boleh Ikut Menurun
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid mengingatkan penurunan BPIH 2025 supaya tidak membuat layanannya menurun.
Polhukam
Sidang Sengketa Pilkada 2024 di MK, Panel 3 Diundur Karena Anwar Usman Sakit
MK menyebut sidang perdana Panel 3 perkara perselisihan hasil Pilkada 2024 harus dijadwal ulang karena Anwar Usman sakit.
Harga Robot Polisi Rp3 Miliar Tuai Kritik, Kapolri Sebut Tak Pakai Anggaran Negara
Harga robot yang dipamerkan Polri dalam perayaan HUT Ke-79 Bhayangkara pada 1 Juli 2025 menuai kritik karena dinilai mahal hingga Rp 3 miliar.
Pemda Pengusul PPPK Paruh Waktu Minim, Kemendagri Siapkan
Pemerintah daerah (Pemda) pengusul PPPK paruh waktu masih minim. Padahal, pengangkatan PPPK 2024 ditenggat Oktober 2025.