GenPI.co 
Polhukam
Penyidik KPK Sasar Kalimantan Barat, Sejumlah Lokasi Digeledah
KPK menggeledah sejumlah lokasi di Provinsi Kalimantan Barat terkait kasus dugaan korupsi.
Polhukam
Giliran 1 Unit Mobil Ridwan Kamil Disita KPK
Sebanyak 1 unit mobil milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) disita KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan BJB.
Polhukam
KPK Sita 26 Kendaraan Kasus Korupsi BJB, Termasuk Motor Ridwan Kamil
Sebanyak 26 unit kendaraan disita KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada BJB periode 2021—2023.
Polhukam
KPK Ungkap Kondisi Motor Ridwan Kamil yang Disita
Sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) disita KPK berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Jakarta.
Polhukam
Kasus Korupsi Hibah Jatim, La Nyalla Segera Dipanggil KPK
Anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti akan dipanggil KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.
Polhukam
KPK Segera Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB
KPK akan memanggil dan memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam waktu dekat.
Polhukam
Korupsi di OKU Seret Nama Pejabat Lampung Tengah
KPK mengusut keterlibatan pejabat di Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) di OKU Sumatra Selatan.
Polhukam
Giliran Kantor Dinas Perkim Lampung Tengah Digeledah KPK
KPK menggeledah kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Cipta Karya (Perkim) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (22/4).
Polhukam
Mantan Gubernur Bengkulu Diduga Terima Gratifikasi Rp30,3 Miliar untuk Pilkada
Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah disebut menerima dana gratifikasi dari sejumlah pihak senilai Rp30,3 miliar.
Polhukam
Geledah Rumah Ketua Pokmas di Situbondo, KPK: Kasus Dana Hibah Jatim
KPK menggeledah sebuah rumah di Kabupaten Situbondo terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah pokmas Pemprov Jatim.
Program FLPP Bantu Warga Sukabumi Miliki Hunian, Bukan Lagi Sekadar Impian
Bank BJB Sukabumi bersama BP Tapera dan APERSI melakukan sosialisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sebelum Menindaklanjuti Putusan MK, NasDem Dorong MPR Buat Penafsiran UUD 1945
DPP NasDem akan mendorong MPR membuat original intent atau penafsiran asli terhadap Pasal 18 dan 22 UUD 1945.