GenPI.co 
Polhukam
Politikus Gerindra Sebut Pemisahan Pemilu Berpotensi Langgar Konstitusi
Politikus Gerindra Supriyanto menyebut putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah berpotensi melanggar konstitusi.
Polhukam
Jimly Asshiddiqie Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Lazim Dilakukan saat Transisi
Jimly Asshiddiqie merespons banyak pihak yang mempersoalkan putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Polhukam
MK Pisahkan Pemilu, Fraksi PKB Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
Fraksi PKB DPR RI mengusulkan supaya kepala daerah dipilih melalui DPRD, dari yang sebelumnya melalui pilkada.
Polhukam
Ketua K3 MPR RI Tegas, Jabatan DPRD Tidak Bisa Diperpanjang
Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menyatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
Polhukam
Wayan Koster Jawab Kritik DPRD Bali soal Pungutan Wisman, Janji Dioptimalkan
Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPRD terkait pungutan wisman yang belum maksimal.
Polhukam
NasDem Nilai Putusan MK soal Pemilu Dipisah Bisa Bikin Pelanggaran Konstitusi
Waketum Partai NasDem Saan Mustopa menanggapi putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Polhukam
Konflik Berakhir, Wagub Erwan Setiawan dan Sekda Herman Sepakat Kerja Sesuai Tupoksi
Wagub Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekda Herman Suryatman sepakat mengakhiri perseteruan dengan saling membagi tugas.
Polhukam
Andra Soni Ogah Ikut-ikutan soal Pencopotan Waket DPRD Banten oleh PKS
Gubernur Andra Soni merespons langkah PKS yang mencopot Budi Prajogo dari jabatan Wakil Ketua DPRD Banten.
Polhukam
PKB Sebut Putusan MK Lampaui Konstitusi, Potensi Ganggu Pemerintahan
Wakil Ketum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal merespons putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Polhukam
Wagub Jabar Erwan Setiawan Kecewa Berat, Ungkit Herman pernah Memelas ke Rumah
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengakui ada keretakan hubungannya dengan Sekda Herman Suryatman.
Program FLPP Bantu Warga Sukabumi Miliki Hunian, Bukan Lagi Sekadar Impian
Bank BJB Sukabumi bersama BP Tapera dan APERSI melakukan sosialisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sebelum Menindaklanjuti Putusan MK, NasDem Dorong MPR Buat Penafsiran UUD 1945
DPP NasDem akan mendorong MPR membuat original intent atau penafsiran asli terhadap Pasal 18 dan 22 UUD 1945.