GenPI.co - Istana sampai hari ini masih membisu terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi polemik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berbagai kalangan pun mengecam KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.
BACA JUGA: Ali Ngabalin Rusak Citra Jokowi, Ketua Muhammadiyah Bongkar Ini
Bahkan, mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas tegas menyebut riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan.
Menurut Busyro Muqoddas, KPK telah dilemahkan sejak Jokowi mengirim Surat Presiden ke DPR RI untuk merevisi UU KPK. Setelah itu, sejumlah peristiwa memperlemah KPK secara perlahan.
"Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya," jelas Busyro Muqqodas dalam keterangannya, Rabu (12/5).
BACA JUGA: Takdirnya Kaya Raya, 4 Zodiak Makin Tua Hartanya Tambah Berlimpah
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM ini pun menyampaikan posisi KPK makin lemah saat Firli Bahuri dkk terpilih menjadi pimpinan.
Bahkan, pelemahan KPK yang semakin parah itu pun terlihat lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan dalih untuk status kepegawaian menjadi ASN sesuai UU KPK hasil revisi pada 2019 silam.
Mantan pimpinan KPK itu menilai TWK tidak sesuai amanat konstitusi dan Pancasila.
"LBH Muhammadiyah dari PP Muhammadiyah sampai wilayah-wilayah sudah resmi akan menjadi kuasa hukum bersama yang lain untuk kuasa hukum 75 orang itu," beber Busyro Muqqodas.
"75 orang itu harus dipulihkan kembali. Kalau tidak dilakukan Presiden, maka di era Presiden ini betul-betul remuk," tambahnya.
Tak hanya Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mengkritik keputusan KPK menonaktifkan para pegawai yang tak lulus TWK.
Mereka tak setuju jika KPK menonaktifkan pegawai hanya karena tak lulus TWK.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapkesdam) PBNU Rumadi Ahmad dalam keterangannya.
"Saya berharap penonaktifan ini bersifat sementara saja. Penonaktifan bukan pemecatan. TWK tidak bisa dijadikan satu-satunya standar untuk memecat seorang pegawai yang sudah bertahun-tahun mengabdi di KPK," jelas Rumadi Ahmad, Selasa (11/5).
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid juga berbicara lantang dan tak bisa lagi menahan rasa kecewanya terhadap KPK terkait persoalan TWK saat ini.
"Confirmed bagi saya, TWK @KPK_RI mbelgedes," tegas Alissa Wahid lewat akun twitter @AlissaWahid, Selasa (11/5).
Bukan tanpa alasan Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini memberikan pernyataan pedasnya.
Sebab, Alissa Wahid mengenal sejumlah orang pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos.
"Mbak @tatakhoiriyah staf Humas KPK dinyatakan tidak lolos. Dulu asisten personal saya, keluarga kiai, qunut wolak-walik, sejak muda aktif di NU, ikut merintis dan besarkan jaringan @gusdurian. Ya kali tidak punya wawasan kebangsaan," jelas Alissa dengan ikon wajah cemberut.
Anak Gus Dur ini menilai, banyak orang yang termakan dengan narasi 75 orang pegawai KPK yang tidak diloloskan adalah orang-orang yang tidak mencintai Indonesia.
Padahal Alissa mengenal sebagian di antara 75 orang itu sebagai sosok yang berintegritas.
"Dan @tatakhoiriyah saya tahu luar dalam. Zalim. Menghancurkan nasib orang dengan stempel litsus," pungkas Alissa Wahid.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News