Work From Bali, Ekonom Sindir Pemerintah Kayak Beri ASN Liburan

25 Mei 2021 07:15

GenPI.co - Pemerintah merencanakan akan mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali (work from Bali/WFB).

Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, rencana tersebut seolah-olah seperti membiayai ASN untuk liburan atau jalan-jalan.

BACA JUGAPandemi Belum Terbendung, Covid-19 Berpotensi Menjadi Endemik

"Artinya, membiayai ASN jalan-jalan dengan uang negara," tegas Ekonom, Bhima kepada GenPI.co, Senin (24/5/2021).

Bhima menyebutkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Bali itu sangat bergantung dengan wisatawan mancanegara (wisman). 

Penurunan tajam wisman saat pandemi covid-19 ini bisa dikatakan minus hingga 100 persen per Maret 2021.

Menurut Bhima, kunci pemulihan Bali adalah pengendalian covid-19 dan perbaikan mobilitas.

"Jadi, kalau bicara dampak langsung ke masyarakat Bali dan pelaku usaha pariwisata, sebaiknya berikan bantuan modelnya bantuan langsung," jelas Bhima.

BACA JUGASurvel Capres: Sandiaga Uno Lewati Prabowo, Sri Mulyani Nongol

Bhima khawatir dengan adanya perjalanan dinas yang mendapatkan manfaat besar adalah ASN, dengan adanya insentif.

"Rapat juga belum tentu efektif. Kan, ada digitalisasi. Pakai teknologinya, bahkan tanpa tatap muka," terangnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co