GenPI.co - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih angkat bicara soal rencana pemerintah merekrut 1 juta guru aparatur sipil negara (ASN) melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Seperti diketahui, seleksi PPPK dengan target formasi 1 juta guru ini terbuka bagi honorer.
Fikri meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjelaskan perkembangan rekrutmen PPPK.
Pasalnya, dari informasi yang diterimanya, formasi PPPK yang diusulkan pemda banyak dipotong oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
"Ini makin banyak saja honorer yang mengeluh soal formasi PPPK. Kalau sedikit, persaingan makin ketat," kata Fikri kepada JPNN.com, Senin (7/6/2021).
Adanya kabar pemotongan kuota PPPK dalam jumlah banyak itu, menurut Fikri, harus dijelaskan pemerintah. Ada apa sebenarnya hingga formasinya hanya sedikit yang disetujui.
Politikus PKS itu juga meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim transparan berapa sebenarnya anggaran PPPK yang disiapkan di 2021.
Selain itu, juga perlu dijelaskan apakah benar anggarannya ditanggung pemerintah pusat, serta apa betul formasi yang tersedia 535 ribu lebih.
"Mas Menteri harus terbuka kepada publik. Jangan sampai isu berkembang liar," tegas Fikri.
Dia menambahkan, rakyat butuh informasi jelas dalam berapa tahun target 1 juta guru PPPK tersebut akan dipenuhi.
Fikri juga tidak ingin publik terutama para honorer hanya dibuai dengan iming-iming 1 juta PPPK, tetapi syaratnya dipersulit.
"Dengan kuota sedikit otomatis, peluang honorer makin kecil,"ujar Fikri.
Namun, dia menyatakan optimistis jika Menteri Nadiem serius menyelesaikan masalah guru honorer dan tenaga kependidikan.
Karena pemda sesungguhnya sudah mulai mengikuti anjuran pemerintah pusat.
Hanya saja, Fikri melihat ada masalah dalam rekrutmen PPPK ketika kuota formasi yang diusulkan oleh pemda dipotong oleh Kemenpan RB.
“Kejadian tersebut mengembalikan asumsi pemda di awal bahwa sesungguhnya PPPK itu menjadi beban APBD," beber Fikri.
Oleh karena itu, Fikri mendorong Kemendikbudristek ikut menyampaikan kepada publik, sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan anggaran APBN. (*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News