GenPI.co - Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi memberikan pendapatnya tentang pernyataan filsuf Rocky Gerung terkait dana haji yang sudah tercampur dengan anggaran lain dan publik tidak tahu detail penggunaannya.
Menurutnya, pemerintah harus menjawab pertanyaan publik terkait hal itu.
“Pemerintah tak bisa lepas tangan karena, dia adalah lembaga tertinggi yang bertanggung jawab,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (16/6).
Sayangnya, Rochendi mengatakan bahwa yang berkuasa dalam demokrasi adalah para pemilik modal.
“Jadi, semua bisa dikendalikan dengan uang, itulah kelemahannya pemerintahan kita ini,” katanya.
Lebih lanjut, pengajar di Universitas Sutomo Serang itu mengkritik Wakil Presiden Ma’aruf Amin yang tidak membantu memberikan solusi terkait pembatalan haji 2021.
Rochendi memaparkan bahwa pembatalan haji sangat berkaitan dengan kriminalisasi Mantan Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).
“Pemerintah Arab Saudi tak suka dengan kriminalisasi Habib Rizieq,” paparnya.
Menurut Rochendi, mau seperti apa pun, HRS masih keturunan dari Rasulullah SAW.
Sementara itu, masyarakat Arab Saudi sangat menghormati dan mengagungkan keturunan nabi, termasuk HRS.
“Saat masih di sana, Habib Rizieq itu sangat difasilitasi dan kehidupannya ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi,” ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News