GenPI.co - Ekonomi umat Islam pincang disebut pincang oleh Jusuf Kalla (JK). Tapi trik untuk menghindari ketimpangan itu ada. Semua dibuka akademisi politik Philipus Ngorang.
Bila ingin menhilangkan ketimpangan itu, Ngorang menyarankan masyarakat tidak menjual tanah kepada konglomerat.
“Bangun kerjasama itu dengan konglomerat. Mereka punya uang dan mesin, masyarakat punya tanah,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (20/6).
Ngorang mengatakan bahwa tanah itu bisa menjadi saham milik masyarakat dalam perusahaan itu.
“Masyarakat tak perlu jual tanah, cukup disewakan kepada para konglomerat dalam bentuk saham perusahaan,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa mekanisme itu tidak akan membuat masyarakat pemilik tanah menjadi terpinggirkan.
Hal itu juga dapat menjadi alat untuk melawan mekanisme pasar bebas yang terlalu berkuasa di Indonesia.
“Kalau dalam mekanisme pasar bebas, tanah itu dijual dan kepemilikan langsung beralih ke si pembeli tanah,” paparnya.
Ngorang menuturkan bahwa mekanisme pasar bebas menghargai sebidang tanah sesuai dengan nego harga dengan pembeli sebelumnya.
Biasanya, para konglomerat akan membeli tanah dengan harga rendah dan menjualnya berkali-kali lipat.
“Semua itu sudah dihitung terlebih dahulu agar mereka mendapat keuntungan. Jadi, ubah sistem pertanahan itu menjadi bentuk saham. Di situlah intervensi pemerintah berperan,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News