GenPI.co - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim angkat bicara terkait rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dia menilai rencana tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan ketegasan pemberian sanksi kepada siapa pun yang melanggarnya.
"Tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat, baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi," kata Luqman Hakim di Jakarta, Kamis (15/7).
Menurutnya, jika pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat di Jawa-Bali tidak perlu diperpanjang.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain untuk pengendalian covid-19.
Politikus PKB ini juga meminta pemerintah mengevaluasi secara jujur dan objektif atas pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli.
"Dari pengamatan lapangan yang saya lakukan 7-11 Juli dan 13 Juli, pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal," jelasnya.
Menurutnya, penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan hari Minggu, hari lainnya (Senin-Sabtu, red) terlihat lalu lintas bebas dimana-mana.
Luqman juga melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan, sehingga seolah-olah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat.
"Saya melihat semua itu, tanggal 13 Juli di beberapa tempat yang masuk wilayah administrasi Kota Depok dan Kabupaten Bogor," jelasnya.
Dia menambahkan, memang terjadi penurunan mobilitas warga dalam kebijakan PPKM Darurat, tetapi tidak sebanding dengan laju penularan covid-19. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News