GenPI.co - Pemerintah Provinsi Bali membantah disebut lamban mencairkan insentif tenaga kesehatan (nakes) sesuai dengan surat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan dari surat Mendagri disebutkan Bali belum melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19.
Namun, Made Indra menegaskan dari total anggaran sebesar Rp47,01 miliar lebih, sudah merealisasikan insentif untuk sebesar Rp22,85 miliar.
“Hingga Juni 2021 anggaran untuk intensif nakes sudah direalisasiakn sebesar Rp22,85 miliar lebih atau dengan persentase 48,60 persen,” katanya dalam keterangannya persnya di Denpasar, Senin (19/7).
Menurut Dewa Indra, jika mengacu pada realisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali tidak seharusnya masuk ke dalam surat teguran dari Mendagri tersebut.
Dewa Indra mengungkapkan realisasi ini pun sudah dilaporkannya secara tertulis ke pemerintah pusat.
“Sudah saya laporkan secara tertulis pula kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri per 7 Juli 2021," ucapnya.
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Bali itu mengungkapkan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terkait realisasi insentif itu pada Minggu (18/7).
Setelah dilakukan pengecekan ternyata yang digunakan masih data yang lama belum diupdate per Juli 2021.
“Padahal hingga bulan Juni 2021 Provinsi Bali sudah melakukan pembayaran sedangkan untuk bulan Juli tentunya masih berjalan," paparnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News