GenPI.co - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti blak-blakan soal potensi pelanggaran HAM atas kebijakan Presiden Jokowi.
Fatia menjelaskan, Jokowi juga menyampaikan keberhasilan DPR dan Pemerintah dalam menyelesaikan UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law pertama di Indonesia dalam pidatonya.
Selain itu, Presiden juga memuji DPR yang terus melakukan inovasi dan penjaringan aspirasi masyarakat.
Padahal, secara formil penyusunan Omnibus Law tersebut sangat problematis dan tidak partisipatif.
"Begitupun dalam aspek materiil/substansi, muatan UU Cipta kerja berpotensi menyengsarakan rakyat, memperbesar potensi pelanggaran HAM, dan merusak lingkungan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima GenPI.co, Senin (16/8).
Alhasil gejolak penolakan yang disuarakan masyarakat terhadap UU Sapu Jagat tersebut tak didengarkan sama sekali.
Rangkaian demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia bahkan berakhir dengan represi yang dilakukan oleh aparat.
"Hal tersebut telah berimplikasi pada menyusutnya ruang kebebasan sipil, yang semakin dibuktikan dengan respon berlebihan alat negara yang melakukan penangkapan dan tindakan sewenang-wenang kepada masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, hasrat Jokowi untuk menarik investasi sebesar-besarnya juga telah berimplikasi pada besarnya potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.
Hal tersebut ditemukan dari pola yang ada, dimulai dari aktivitas perusahaan yang merusak dan mencemari lingkungan, kemudian jika masyarakat menolak akan muncul ruang kriminalisasi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News