Petani di Jateng Hanya Berpenghasilan Rp380 Ribu/Bulan, Kok Bisa?

GenPI.co - Pendapatan petani di Jawa Tengah (Jateng) hanya Rp 380 ribu per bulannya dan jauh dari standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Regulasi pertanian belum menyejahterakan petani.

Di Jateng ada sekitar 2,9 juta petani dan separuh diantaranya adala petani gurem. Petani gurem adalah petani yang hanya memiliki lahan di bawah 2 ribu meter persegi.

Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto mengatakan rata-rata hasil panen per hektare sawah sekitar 6 ton gabah. Saat dijual terjadi penyusutan sekitar 18 persen.

BACA JUGA:  6.500 Durian Ludes Dilelang, Uangnya Dikasih ke Petani

Sesuai HPP, harga gabah Rp 4.200. Namun yang terjadi pada saat panen raya Juni lalu, harga jual gabah hanya Rp 3.400/kg.

"Jika dikalikan, maka pendapatan petani per bulan hanya sekitar Rp 380 ribu. Harga rendah seperti itu, padahal UMK tiap tahun kan naik," kata Sumanto pada wartawan, Rabu, 18 Agustus 2021.

BACA JUGA:  Astaga! Rizal Ramli Sebut Petani Makin Rugi dan Miskin

Kondisi itu ditambah dengan kesulitan petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Sumanto meminta Pemerintah Provinsi dan Pusat membenahi persoalan pupuk bersubsidi tersebut.
Mulai dari data kebutuhan, distribusi, harga di pasaran hingga pupuk ini benar-benar sampai di tangan petani pengguna.

"Dari dulu, yang namanya barang bersubsidi pasti banyak masalah. Pupuk, minyak atau lainnya. Orang yang bermain pasti banyak. Kemarin dibilang (pupuk bersubsidi), oh sudah cukup. Kenyataanya tidak," kata Sumanto.

BACA JUGA:  Airnya Untuk Petani, Telaga Ini Disebut Surga Tersembunyi Dieng

Sumanto mengatakan persoalan pupuk ini juga terjadi pada masa tanam kedua atau MT II pada beberapa waktu lalu.

Saat itu, terdapat kekurangan pupuk bersubsidi di lapangan. Ada desa yang kebutuhan pupuk bersubsidinya 3 ton, namun hanya dapat 2 ton.

Maka 1 ton kebutuhan mereka harus didapatkan dari pupuk nonsubsidi. padahal harganya lebih mahal

Politikus PDI Perjuangan ini menilai ada ketidakharmonisan antara apa yang terjadi di lapangan dengan data yang dimiliki oleh pemerintah.

"Kalau subsidi ini terus dilakukan dan tata kelola tak benar maka persoalan akan terus berulang. Pupuk langka, susah dicari. Padahal petani itu butuh pupuk tepat waktu," tandasnya.

Sebagai solusi kesejahteraan petani, maka Sumanto meminta subsidi pupuk dicabut. Anggaran subsidi itu dialihkan untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Semula Rp 4.200 menjadi Rp 5.500.

Dengan langkah itu maka subsidi akan lebih tepat sasaran. "Angka Rp 5.500 itu ideal. Banyak petani yang memberikan masukan. Mereka juga siap tanpa subsidi harga pupuk, namun HPP harus naik di angka itu," kata dia.

Menurut Sumanto, urusan gabah dan beras harus menjadi hal yang urgent dan dikelola oleh negara. Ini seperti halnya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikelola oleh negara.
"Maka kalau mau petani sejahtera gabah harus dibeli negara dengan HPP sekitar Rp5.500," ujarnya dilansir dari Ayosemarang.com.(*)